Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi di Sulawesi Tenggara
Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Sulawesi Tenggara — Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013 sampai 2025 pada Selasa, 10 November 2026.
Penetapan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna. Perusahaan itu disebut dikelola atau dikendalikan oleh Arif Kurniawan, yang diduga menjadi penerima manfaat dari kegiatan pertambangan sejumlah perusahaan di Sulawesi Tenggara.
Kejaksaan Agung juga menggeledah enam lokasi perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Lokasi tersebut tersebar di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Penyidik menyita dokumen terkait perizinan dan aktivitas pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi turut diamankan.
Penetapan korporasi memperluas penanganan perkara nikel
Menurut keterangan yang dikutip dalam laporan, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan setelah Izin Usaha Pertambangan perusahaan itu berakhir pada 2014. Penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan perizinan dan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
Perkara yang ditangani Kejaksaan Agung mencakup tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2013 sampai 2025. Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi membuat proses hukum tidak hanya diarahkan pada dugaan peran individu, tetapi juga pada pertanggungjawaban perusahaan yang disebut terlibat.
Penyidikan masih mencakup perusahaan lain yang disebut berkaitan dengan Arif Kurniawan. Laporan yang tersedia menyebut penyidik terus mengumpulkan dokumen dan barang bukti serta mendalami dugaan pelanggaran izin dan suap. Tahap berikutnya mengikuti perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
Prabowo Perintahkan Usut Korporasi di Balik Karhutla
Presiden Prabowo meminta lima unsur lembaga menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Izin perusahaan yang terbukti melanggar dapat di…
Paling ramai di Hukum
Berita utama hari ini
Baca juga
