Kabar18.com

Rabu, 11 November 2026

Komdigi Minta Pengelola Layanan Publik Perkuat Keamanan Siber

Komdigi meminta pengelola sistem elektronik publik memperkuat keamanan setelah FortiGuard Labs mencatat 2,2 juta percobaan serangan siber ke Indonesia dalam 24 jam.

Oleh

· 2 menit baca

Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Digital meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik memperketat pengamanan pada 10 November 2026. Imbauan itu ditujukan untuk menghadapi ancaman terhadap situs dan layanan digital pemerintah.

Mengapa ini penting: Pengelola layanan digital pemerintah perlu memperketat keamanan, pemantauan, pemeriksaan kerentanan, dan kesiapan pemulihan setelah imbauan Komdigi pada 10 November 2026.

Komdigi menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November, sebagai tindak lanjut atas Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara tertanggal 8 November. Imbauan tersebut mencakup penguatan keamanan sistem, pemantauan lalu lintas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden siber.

Data FortiGuard Labs menunjukkan 2,2 juta percobaan serangan siber menyasar Indonesia dalam 24 jam hingga 10 November pukul 07.30 WIB, atau rata-rata 26 serangan per detik. Data itu merupakan aktivitas yang terdeteksi perangkat keamanan, bukan jumlah insiden pembobolan yang telah terjadi, menurut juru bicara BSSN Prabaswari.

Dalam pemantauan sebelumnya, FortiGuard Labs mencatat sekitar 761 ribu aktivitas ancaman pada sektor perbankan, keuangan, dan asuransi. BSSN menegaskan angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan jumlah insiden keamanan siber di sektor keuangan.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Aries Kusdaryono mengatakan langkah antisipasi tetap diperlukan meski keaslian ancaman yang beredar belum terverifikasi. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan kementeriannya berkoordinasi dengan ekosistem digital dan menunggu arahan BSSN.

Langkah pengamanan

Imbauan Komdigi berlaku bagi pengguna Pusat Data Nasional 1 dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain instansi, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik.

Pengelola diminta memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperketat autentikasi administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan penolakan layanan, serta memeriksa pencadangan dan pemulihan layanan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Teknologi

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.