Koster Sebut Penjualan Hotel di Bali Bukan Tanda Pariwisata Lesu

Denpasar — Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan fenomena maraknya penjualan hotel dan vila di Bali bukan tanda pariwisata daerah itu melemah, melainkan bagian dari dinamika dan masalah internal entitas bisnis pemilik usaha.

Koster menyampaikan hal tersebut menanggapi banyaknya iklan penjualan hotel dan vila di berbagai platform. Menurut dia, keputusan menjual atau menutup akomodasi lebih terkait dengan kondisi keuangan dan struktur bisnis pemilik, bukan karena kunjungan wisatawan ke Bali anjlok.

Ia menjelaskan, sebuah perusahaan sering kali memiliki berbagai lini usaha di sejumlah daerah, termasuk di luar Bali. Ketika usaha di daerah lain mengalami tekanan, keuntungan yang diperoleh dari unit usaha di Bali bisa tersedot untuk menutup kebutuhan tersebut.

“Di Balinya bagus, di luar Balinya dia berat. Akhirnya keuntungan di sini tersedot ke sana. Tidak tahan, tutup yang di sini, dijual. Jadi bisnis pariwisata di Bali ini sebenarnya sehat. Kalau ada yang begitu berarti pasti terkait entitas bisnis keseluruhan, bukan hanya di sini,” ujar Koster dalam penjelasannya.

Koster juga membantah anggapan bahwa banyaknya hotel dan vila yang dijual disebabkan turunnya kunjungan wisatawan atau menurunnya tingkat hunian secara umum. Ia menilai aktivitas pariwisata Bali masih berjalan normal dan tetap menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara dan domestik.

Menurut dia, angka kunjungan ke Bali masih tergolong stabil dan cukup tinggi. Ia menyebut, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali per hari berada pada kisaran puluhan ribu orang, sedangkan wisatawan nusantara juga tetap menjadi penopang utama pergerakan pariwisata.

Dalam pandangan Koster, situasi penjualan hotel dan vila harus dilihat sebagai bagian dari siklus bisnis. Ia menekankan bahwa pelaku usaha dapat mengambil keputusan mengalihkan investasi, merestrukturisasi kepemilikan, atau menjual aset ketika kondisi keuangan mengharuskan demikian.

Koster juga menyinggung keberadaan akomodasi ilegal yang tidak membayar pajak dan tidak tercatat secara resmi. Menurut dia, maraknya vila dan homestay ilegal menimbulkan ketimpangan karena tidak memberikan kontribusi yang sepadan terhadap pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya telah meminta bupati dan wali kota se-Bali mendata serta menertibkan vila dan homestay ilegal. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh kegiatan usaha pariwisata berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga ekosistem pariwisata tetap sehat.

Koster menegaskan, selama pelaku usaha menjalankan kegiatannya sesuai aturan, dinamika seperti penjualan hotel dan vila merupakan risiko dan konsekuensi yang melekat pada dunia usaha. Ia mengajak pemilik usaha untuk memperkuat tata kelola bisnis agar lebih tahan terhadap gejolak ekonomi.

Sumber

• Tribun Bali
• Bali Post
• InfoPublik