Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 19 November 2026. Berkas calon kemudian diverifikasi.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026, sebelum dokumen para calon diverifikasi.
Batas waktu tersebut disebut oleh Titi Anggraini, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, yang merujuk ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024. Ia menyatakan pengajuan harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Informasi mengenai jadwal itu berbeda dengan keterangan lain dari MPR dan pejabat pemerintah yang menyebut batas akhir penyerahan berada pada 25 November 2026 setelah jadwal sidang paripurna bergeser. Karena itu, terdapat tenggat dan proses penyerahan dua nama, sementara tanggal pelaksanaannya masih menjadi perbedaan keterangan.
Verifikasi MPR menentukan kelengkapan calon
MPR telah menyiapkan tim verifikasi untuk meneliti persyaratan dua calon yang diajukan Presiden. Dokumen yang akan diperiksa mencakup ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan. Setiap calon harus memenuhi 22 persyaratan administratif, dengan pemeriksaan dijadwalkan pada 25 November hingga 8 Desember 2026.
Setelah dokumen diterima, MPR akan menilai kelengkapan dan kebenaran berkas sebelum dua nama tersebut diproses dalam sidang paripurna. MPR juga dijadwalkan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Proses ini menyangkut pengisian jabatan wakil presiden dan pelaksanaan kewenangan konstitusional MPR. Perbedaan keterangan mengenai tenggat membuat jadwal resmi penyerahan perlu dicermati bersama keputusan dan pengumuman MPR berikutnya.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Tito Belum Pastikan Pencairan Tambahan Dana Daerah
Mendagri Tito Karnavian menyatakan jadwal pencairan tambahan TKD belum dipastikan. Skemanya mencakup Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kab…
Terbaru di Politik

Baca juga



