Cak Imin Dorong Penataan Sistem Politik dari Surabaya
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya membahas sistem politik berbiaya murah dengan Presiden Prabowo Subianto di Surabaya. Ia mengkritik dominasi survei dan pencitraan selama 15 tahun.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Surabaya — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai penataan ulang sistem politik agar biaya politik lebih murah, dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU di Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.
Muhaimin mengatakan partai politik selama 15 tahun terakhir terlalu bergantung pada survei dan pencitraan. Menurut dia, kondisi tersebut membuat kualitas calon pemimpin tersisih oleh pertimbangan elektoral. Ia juga mengakui PKB ikut terjebak dalam orientasi perolehan kursi akibat tekanan sistem yang berlaku.
Dalam pembahasan dengan Presiden Prabowo, PKB berharap sistem politik nasional dapat ditata agar pemilu kembali menonjolkan gagasan dan program. Muhaimin mengaitkan arah tersebut dengan semangat Pemilu 1999, ketika perjuangan dan cita-cita kolektif dinilai lebih menonjol.
Penataan sistem politik ditujukan menekan biaya pemilu
Muhaimin menyebut biaya politik yang mahal mendorong calon dan partai mengejar hasil survei serta pencitraan. Ia menilai perubahan sistem diperlukan untuk mengurangi pengaruh oligarki dan mengembalikan pemilu sebagai arena adu gagasan, bukan sekadar transaksi elektoral.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di Surabaya. Muhaimin juga menyebut dukungan terhadap agenda penataan ulang atau restart sistem politik yang digagas Prabowo.
PKB dan Presiden Prabowo telah membahas kemungkinan membangun sistem politik yang tidak mahal.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Kemenkeu Kaji Penyaluran Dana Tambahan untuk Daerah
Kementerian Keuangan masih mengkaji sumber, pos anggaran, dan jalur penyaluran rencana tambahan dana Rp100 miliar untuk provinsi serta minimal Rp20 mi…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga



