Kabar18.com

Minggu, 22 November 2026

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Lima Puluh Kota

OJK mencabut izin BPR LPN Labuh Gunung di Lima Puluh Kota setelah rasio KPMM berada di bawah 12 persen dan upaya penyehatan gagal. Total izin 17 BPR dan BPRS dicabut hingga November 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah gembok besi terpasang mengunci gerendel pintu dengan latar belakang buram.
Ilustrasi: Sebuah gembok besi terpasang mengunci gerendel pintu dengan latar belakang buram. · Foto: Gnist Design / Pexels

Lima Puluh Kota — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, pada 19 November 2026. Pencabutan itu menjadi bagian dari 17 izin usaha BPR dan BPR Syariah yang dicabut OJK sepanjang 2026 hingga November.

OJK menyatakan BPR LPN Labuh Gunung memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen dan gagal melakukan upaya penyehatan. Keputusan pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.

BPR tersebut beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Setelah izin dicabut, seluruh kantor BPR LPN Labuh Gunung ditutup untuk umum dan kegiatan usaha dihentikan.

Pencabutan izin memperjelas pentingnya tata kelola bank

Bagi nasabah dan pembaca di daerah, kasus ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bank tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi nasional, tetapi juga kecukupan modal dan kemampuan pengurus menjalankan penyehatan. CNBC Indonesia melaporkan kondisi perbankan nasional secara agregat tetap sehat, meski OJK mencabut izin 17 BPR sepanjang tahun berjalan hingga November 2026.

Penyelesaian hak dan kewajiban BPR LPN Labuh Gunung akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS juga menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah setelah pencabutan izin oleh OJK.

Menurut LPS, proses rekonsiliasi dan verifikasi ditargetkan selesai paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, atau paling lambat 13 April 2027. Direksi nonaktif, dewan komisaris nonaktif, dan pemegang saham dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban BPR, kecuali dengan persetujuan tertulis LPS.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Analisis

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.