Pemerintah Percepat Registrasi Bansos Digital di Indonesia

Jakarta — Pemerintah menargetkan pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dimulai pada 10 November 2026 untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi warga melalui sistem Perlinsos Digital. Data registrasi digunakan untuk mengintegrasikan informasi kependudukan dan membantu pemerintah menilai kelayakan penerima bantuan.

Hingga 6 November 2026, dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial mencatat 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah teregistrasi. Pemerintah daerah didorong menjangkau warga yang belum memiliki telepon pintar atau belum mampu menggunakan aplikasi secara mandiri.

Registrasi daerah menentukan ketepatan penyaluran bansos

Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.

Sistem itu memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sebagai basis integrasi layanan publik. Data kependudukan dapat dicocokkan dengan informasi kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan tunai, non-tunai, atau keduanya.

Kementerian Sosial mencatat proses registrasi sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Perlinsos Digital. Pemerintah juga menyediakan pendampingan melalui agen Perlinsos bagi warga yang menghadapi kendala perangkat atau penggunaan aplikasi.

Pelaksanaan program ditargetkan berjalan secara nasional pada 10 November 2026. Pemerintah daerah perlu mempercepat pembentukan satgas dan registrasi warga sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan berita nasional
• radarkediri.jawapos.com
• news.okezone.com
• kumparan.com