PN Medan Membebaskan Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dalam Kasus Waterfront City

Medan — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan Enda Simakasura Ketaren, pejabat pembuat komitmen Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele, Kabupaten Samosir, pada Jumat, 13 November 2026.

Mengapa ini penting: Putusan membebaskan Enda dari seluruh dakwaan dan memerintahkan pengeluarannya dari tahanan dalam perkara proyek pemerintah di Kabupaten Samosir.

Majelis hakim menyatakan Enda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan itu tercantum dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn.

Majelis memerintahkan Enda dibebaskan dari seluruh dakwaan dan dikeluarkan dari tahanan. Hakim juga memulihkan hak Enda dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Enda sebelumnya didakwa dalam perkara pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir. Ia merupakan pejabat pembuat komitmen pada BPPW Sumatera Utara di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Enda dengan pidana penjara dua tahun dan denda Rp100 juta. Denda itu disertai ketentuan pengganti berupa 60 hari kurungan apabila tidak dibayar.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim juga membebaskan Edwyn Tresnanugraha, mantan general manager PT Yodya Karya Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek. Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

Hakim turut memerintahkan pengembalian uang sekitar Rp13,1 miliar yang sebelumnya dititipkan sebagai pembayaran kerugian negara kepada PT Hutama Karya.

Usai putusan, Enda menyatakan siap kembali bekerja. Putusan bebas tersebut mengakhiri proses persidangan tingkat pertama terhadap dirinya dalam perkara proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele.

Sumber

• iNews.id
• Detik Sumut
• Hukumonline