Putusan MK Jadi Acuan Desain Pemilu 2029, PAN Tekankan Konstitusi

Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengingatkan desain Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 harus taat konstitusi dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 25 September 2026.

Viva menyampaikan sikap itu ketika menanggapi pembahasan desain Pemilu 2029. Menurut dia, PAN juga ingin kualitas sistem presidensial tetap terjaga.

Viva menyebut usulan yang sedang dibahas berbeda dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029.

Pemilu Nasional mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu Lokal mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten atau kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Desain Pemilu 2029 memengaruhi pencalonan dan penyelenggaraan

Pernyataan PAN menjadi masukan dalam pembahasan aturan yang akan menentukan pelaksanaan pemilu mendatang. Perbedaan antara usulan yang dibahas dan putusan MK membuat rujukan konstitusional menjadi bagian penting dalam penyusunan desain Pemilu 2029.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi latar hukum yang disebut Viva dalam menjelaskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Sementara itu, PAN menekankan agar desain pemilu tetap berlandaskan konstitusi dan menjaga kualitas sistem presidensial.

Perkembangan pembahasan aturan tersebut akan menentukan bentuk penyelenggaraan serta ketentuan pencalonan pada Pemilu 2029.

Sumber

• CNN Indonesia — organisasi berita nasional
• kumparan.com
• merdeka.com
• idntimes.com
• suara.com
• liputan6.com