Batas Kementerian Pemerintahan Prabowo Digugat ke MK
Dua pemohon menguji Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta batas jumlah kementerian dikembalikan menjadi 34.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama menggugat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi pada 16 November 2026. Mereka meminta jumlah kementerian dibatasi paling banyak 34.
Permohonan itu tercatat dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan frasa dalam Pasal 15 yang menetapkan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Menurut permohonan tersebut, ketentuan itu menghapus batas maksimal yang sebelumnya berlaku.
Gugatan juga menyoroti struktur Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah kementerian dalam kabinet itu mencapai 49.
Gugatan menyoroti batas kabinet dan dampak anggaran
Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa penentuan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah kementerian paling banyak 34. Mereka juga meminta putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Permohonan itu membandingkan jumlah kementerian pada pemerintahan sebelumnya yang dipertahankan sebanyak 34. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menghapus angka batas tersebut dari ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perkara ini berkaitan dengan ukuran kabinet, tata kelola pemerintahan, dan konsekuensi pembiayaan negara. Penambahan kementerian dapat berpengaruh pada struktur organisasi serta kebutuhan anggaran, yang menjadi salah satu alasan yang disampaikan dalam gugatan.
Perkara masih berada pada tahap awal pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Tahap berikutnya bergantung pada proses pemeriksaan perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pertahanan
Trump Sebut Perluasan Pelatihan Pasukan Khusus Bersama Indonesia
Donald Trump menyebut perluasan pelatihan pasukan khusus bersama Indonesia dalam KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila pada 17 November 2026.
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini


