Pemerintah dan DPR Anggarkan Rp5 Triliun untuk Sekolah Swasta pada 2027
Pemerintah dan DPR mengalokasikan sekitar Rp5 triliun dalam RAPBN 2027 untuk wajib belajar dasar tanpa pungutan. Sekolah swasta penerima program masih akan dipetakan dan diverifikasi.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Lalu Hadrian, mengatakan pemerintah dan DPR menganggarkan sekitar Rp5 triliun untuk program pendidikan dasar tanpa pungutan di sekolah swasta pada 2027. Pernyataan itu disampaikan pada 16 November 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mengapa ini penting: Pada 2027, alokasi Rp5 triliun ditujukan untuk mendukung wajib belajar dasar tanpa pungutan, sementara sekolah swasta penerima masih menunggu penetapan pemerintah.
Menurut Lalu, anggaran tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, termasuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Program itu tidak berlaku otomatis untuk seluruh sekolah swasta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih menyusun daftar sekolah yang menjadi sasaran serta melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
Lalu mengatakan sekolah dengan keunggulan tertentu, termasuk yang menambahkan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate atau Cambridge, akan dipertimbangkan dalam proses penentuan penerima program. Pemerintah juga akan menilai sekolah berdasarkan persyaratan dan kriteria yang berlaku.
Dokumen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut anggaran Rp5 triliun dalam RAPBN 2027 dialokasikan untuk penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan bantuan perlengkapan sekolah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya merinci alokasi Rp5 triliun sebagai inisiatif awal menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan. Rincian itu merupakan bagian dari rencana anggaran pendidikan kementerian untuk 2027.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum
DPR Keluarkan Tindak Pidana Pajak dari RUU Perampasan Aset
DPR dan pemerintah membatasi sasaran RUU Perampasan Aset pada korupsi dan enam tindak pidana lainnya. Kejahatan perpajakan tidak masuk dalam daftar te…
Terbaru di Pendidikan

Baca juga



