Rini Dorong Integrasi Layanan Digital Pemerintah di Jakarta

Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong integrasi layanan digital untuk memudahkan akses layanan publik dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit dan Expo (IFSE) 2026 di Jakarta, 24 September 2026.

Pemerintah mengarahkan transformasi digital bukan hanya pada pembangunan aplikasi dan teknologi, tetapi juga pada penyederhanaan proses bisnis. Langkah tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan terpercaya serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Rini menyampaikan bahwa kemudahan akses layanan dapat dicapai apabila layanan telah terintegrasi. Karena itu, pemerintah perlu lebih dahulu menyederhanakan proses bisnis sebelum mengembangkan aplikasi atau teknologi.

Integrasi layanan menentukan kemudahan akses publik

Upaya integrasi membutuhkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah juga membangun fondasi transformasi digital agar berbagai layanan dapat saling terhubung.

Fondasi tersebut mencakup digital ID sebagai pintu masuk layanan, pertukaran data, dan pembayaran digital. Menurut Rini, pertukaran data menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan integrasi layanan pemerintah.

Penguatan integrasi layanan digital berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan publik. Penyederhanaan proses bisnis dan keterhubungan layanan dapat mengurangi hambatan ketika masyarakat menggunakan layanan pemerintah di berbagai wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi panelis dalam FEKDI dan IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Keterangan mengenai dorongan integrasi layanan digital itu disampaikan pada 25 September 2026.

Sumber

• detikcom — laporan berita nasional
• IDN Times — laporan berita nasional
• menpan.go.id