BSU 2026 Rp900.000 Diprioritaskan bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi syarat. Bantuan Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan itu dibayarkan sekaligus pada November–Desember 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Indonesia — Pemerintah menetapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi syarat. Pernyataan mengenai skema bantuan itu disampaikan pada 9 November 2026, dan penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Mengapa ini penting: Pekerja yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan sekaligus Rp900.000 melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia pada November hingga Desember 2026.
Bantuan tersebut merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan untuk alokasi tiga bulan dan dibayarkan sekaligus. Pemerintah menyiapkan penyaluran melalui jaringan Bank Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia.
Kriteria penerima
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan serta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026. Batas upahnya paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pekerja bekerja.
Untuk wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota di atas Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Di wilayah yang tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah upah minimum provinsi dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Besaran upah mengacu pada gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Prioritas dan pengecualian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta menjadi kelompok yang diprioritaskan. Data calon penerima masih diproses di Kementerian Ketenagakerjaan.
BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran juga disebut sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi & Keuangan
Pemerintah Tambah OCBC NISP sebagai Bank Penampung Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menyetujui OCBC NISP sebagai bank non-BUMN tambahan untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jumlah bank yang ditunjuk menjad…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





