DPR Tetapkan 12 Isu sebagai Fokus Pengawasan pada Masa Persidangan II
DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dan menetapkan 12 isu pengawasan, dari penyadapan Presiden, bantuan sosial, karhutla, JKN, sekolah, pasar modal hingga energi.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan terhadap pemerintah.
Mengapa ini penting: Selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, DPR akan mengawasi 12 isu yang mencakup layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, pasar modal, dan ketahanan energi.
Menurut keterangan DPR yang dikutip sejumlah media, agenda pengawasan itu disusun untuk menindaklanjuti isu yang dinilai menjadi perhatian masyarakat. Daftarnya mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia, persoalan administrasi kewilayahan, perundungan anak, serta kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga memasukkan percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Pengawasan mencakup gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.
Fokus layanan publik dan ekonomi
Di bidang perlindungan sosial, DPR akan menyoroti ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial. Untuk penanganan karhutla, DPR memasukkan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Di sektor kesehatan, DPR akan mengawasi kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Agenda pendidikan mencakup pemerataan program revitalisasi sekolah.
DPR juga menetapkan perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal sebagai salah satu fokus. Di sektor energi, pengawasan diarahkan pada penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Masa persidangan ini menjadi periode kerja DPR setelah masa reses. Dua belas isu tersebut menjadi agenda pengawasan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
DPR Terima Usulan Bahas Polemik Ijazah Gibran di Jakarta
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut usulan pembahasan resmi polemik ijazah Gibran datang dari masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi. D…
Paling ramai di Pemerintahan
Berita utama hari ini
Baca juga
