Kabar18.com

Selasa, 17 November 2026

Tito Minta Pemda Percepat Registrasi Bansos Digital di Jakarta

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial Digital di Jakarta pada 16 November 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Seseorang menempelkan jari pada mesin pemindai biometrik sidik jari di dinding.
Ilustrasi: Seseorang menempelkan jari pada mesin pemindai biometrik sidik jari di dinding. · Foto: panumas nikhomkhai / Pexels

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial di Jakarta pada Senin, 16 November 2026, agar bantuan sosial pemerintah diterima masyarakat yang membutuhkan.

Permintaan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027 dan perlindungan sosial. Pertemuan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Digitalisasi perlindungan sosial dikembangkan Kementerian Sosial bersama Dewan Ekonomi Nasional. Sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Integrasi data itu digunakan untuk mempercepat identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Proses verifikasi memanfaatkan data biometrik, antara lain pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata. Dengan cara tersebut, layanan digital dapat membantu menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Digitalisasi membantu daerah menekan kemiskinan

Bagi pemerintah daerah, percepatan registrasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus membantu pelaksanaan tugas pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Registrasi juga mendukung penyelarasan data penerima antara pemerintah pusat dan daerah.

Tito menyebut program ini merupakan bagian dari pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bantuan sosial pemerintah pusat tersedia melalui sejumlah kementerian, sehingga verifikasi terpadu diperlukan untuk memeriksa kelayakan penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan data kepemilikan yang relevan.

Pemerintah daerah diminta mendukung pelaksanaan registrasi di wilayah masing-masing.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.