Mentan: Produsen dan Distributor Besar yang Mainkan Harga Terancam 7 Tahun Penjara
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan produsen dan distributor besar yang terbukti memainkan harga pangan terancam pidana tujuh tahun serta denda, sementara pedagang kecil tidak menjadi sasaran.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Pasar Segiri — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan produsen dan distributor besar yang terbukti memainkan harga pangan dapat dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pernyataan itu disampaikan saat ia memantau penyaluran bantuan pangan di Pasar Segiri, Samarinda, pada 16 November 2026.
Mengapa ini penting: Produsen dan distributor besar yang melanggar ketentuan harga pangan menghadapi ancaman pidana paling lama tujuh tahun dan denda paling rendah Rp1,5 miliar.
Amran mengatakan penindakan tidak ditujukan kepada pedagang kecil di pasar tradisional. Ia meminta Satgas Pangan memusatkan pengawasan pada pelaku usaha di tingkat produsen dan distributor besar yang terbukti melanggar ketentuan harga.
Menurut Kaltim Post, ancaman tersebut berkaitan dengan surat edaran Badan Pangan Nasional yang diterbitkan pada 10 November 2026. Edaran itu mewajibkan pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah, Harga Acuan Pembelian dan Penjualan, Harga Eceran Tertinggi, serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Amran mencontohkan beras yang semestinya dijual sekitar Rp13.500, tetapi dipasarkan hingga Rp56.000. Kaltim Post melaporkan, pelanggaran yang terbukti juga dapat dikenai denda paling rendah Rp1,5 miliar.
Tribun Kaltim melaporkan, Amran juga menyebut aparat telah menetapkan 13 tersangka dalam perkara beras fortifikasi selama tiga pekan terakhir. Ia mengatakan perkara itu berkaitan dengan produk yang mencantumkan kandungan vitamin B12, tetapi kandungan tersebut tidak ada.
Penindakan pemerintah karena itu diarahkan kepada pelaku usaha besar yang mengendalikan produksi atau distribusi, bukan pedagang kecil yang menjual beras di pasar.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Daerah
Bapanas Percepat Penyaluran Beras SPHP di Zona 2 dan 3
Bapanas meminta pemerintah daerah, Satgas Pangan Polri, dan Bulog mempercepat distribusi beras SPHP serta bantuan pangan di 38 provinsi setelah harga…
Terbaru di Pemerintahan

Baca juga





