120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Istana Wakil Presiden — Pada 11 November 2026, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat untuk memulai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 November 2026.

Mengapa ini penting: Usulan tersebut memulai tahapan pembahasan di DPR dan dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi serta proses pemberhentian melalui MPR jika memenuhi ketentuan.

Menurut laporan CNN Indonesia, jumlah pengusul tersebut melampaui syarat minimal 25 anggota DPR. Usulan itu disampaikan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran dan disebut akan diproses melalui rapat Badan Musyawarah DPR sebelum dibacakan dalam paripurna.

Jika rapat paripurna menerima usul tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus yang beranggotakan perwakilan seluruh fraksi. Panitia khusus kemudian menyampaikan laporan dalam rapat paripurna.

Apabila laporan itu menyimpulkan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan, DPR dapat membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tahap selanjutnya, menurut laporan yang sama, berkaitan dengan proses pemberhentian melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perkembangan ini terjadi dua hari setelah Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden pada 9 November 2026. Puluhan peserta aksi mendesak Gibran mundur atau dimakzulkan terkait polemik ijazah.

Pihak Wakil Presiden menyatakan menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi. Massa membubarkan diri sekitar pukul 16.55 WIB setelah menyampaikan tuntutan.

Sumber

• CNN Indonesia
• Tribunnews.com
• Tempo.co