Delapan Fraksi DPR Bahas Hak Menyatakan Pendapat di Jakarta

Jakarta — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Khozin menyebut delapan fraksi mengerucut pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026.

Khozin mengatakan komunikasi antarfaksi masih berlangsung secara informal menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR. Ia menyebut keputusan resmi seluruh fraksi belum dapat dipastikan karena masing-masing masih membahas sikap kelembagaan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan untuk menindaklanjuti polemik tersebut akan mulai diproses setelah DPR memasuki masa sidang pada 10 November. Menurut Dasco, aspirasi datang dari organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi ketika parlemen masih berada dalam masa reses.

Hak Menyatakan Pendapat menjadi jalur yang dibahas DPR

Hak Menyatakan Pendapat merupakan mekanisme parlemen yang dibicarakan sejumlah fraksi untuk merespons persoalan terkait ijazah Gibran. Pembahasan itu disebut belum otomatis menjadi keputusan resmi DPR atau sikap final seluruh fraksi.

Sejumlah laporan juga menyebut lebih dari 25 anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat. Angka tersebut berkaitan dengan pengusul di tingkat anggota, bukan pernyataan bahwa seluruh fraksi telah mengambil keputusan formal.

Bagi pembaca nasional, perkembangan ini menunjukkan bahwa polemik yang menyangkut Wakil Presiden dibawa ke mekanisme kelembagaan DPR. Proses selanjutnya bergantung pada pembahasan resmi setelah masa sidang dibuka dan tahapan parlemen yang berlaku.

Dasco mengatakan DPR akan menyikapi aspirasi tersebut setelah masa sidang berjalan. Sementara itu, komunikasi politik antarfaksi dan pembahasan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat masih berlangsung.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan politik nasional
• news.republika.co.id
• suara.com
• liputan6.com