DPR Batalkan Rapat HMP Setelah Gibran Mengundurkan Diri

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pembatalan rapat dikonfirmasi anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Rapat semula dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB. Agenda tersebut berkaitan dengan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang dapat menjadi tahap awal proses pemakzulan Gibran.

Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR mengadakan rapat untuk menindaklanjuti pengunduran diri itu.

Pembatalan mengubah agenda politik parlemen

Bagi pembaca nasional, keputusan DPR menghentikan rapat menunjukkan perubahan langsung pada agenda politik dan hukum tata negara setelah pengunduran diri seorang wakil presiden. Muhammad Khozin menyatakan usulan hak menyatakan pendapat tidak lagi relevan setelah Gibran resmi mengundurkan diri.

Usulan hak menyatakan pendapat sebelumnya diajukan pimpinan DPR pada 11 November 2026. Rapat paripurna dirancang untuk membahas usulan tersebut, termasuk kemungkinan pemakzulan Gibran. Laporan yang tersedia tidak menyebutkan agenda lanjutan DPR setelah pembatalan rapat.

Sumber

• RRI — Radio Republik Indonesia, laporan berita nasional
• news.detik.com