Pemprov Aceh Berlakukan Status Siaga hingga 31 Januari 2027

Banda Aceh — Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 untuk mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di seluruh wilayah provinsi.

Penetapan itu disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 11 November 2026. Status tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi perkembangan cuaca dan potensi curah hujan tinggi dalam beberapa bulan ke depan, bukan penetapan bahwa Aceh sedang lumpuh akibat bencana.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta meningkatkan kewaspadaan serta memantau kondisi wilayah selama 24 jam. Satuan Kerja Perangkat Aceh dan pemangku kepentingan terkait juga diarahkan memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan personel dan peralatan.

Status siaga menjadi persiapan menghadapi risiko bencana

Bagi warga Aceh, keputusan ini menjadi dasar penguatan pemantauan dan respons pemerintah daerah selama periode yang berpotensi diwarnai hujan deras. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa status siaga merupakan tanda persiapan dini agar aparatur dan masyarakat siap menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem atau hujan lebat.

Pemerintah daerah juga diminta segera melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing. Kewaspadaan terutama diperlukan di kawasan sekitar sungai, lereng, dan wilayah rawan banjir, karena hujan berkepanjangan dapat meningkatkan debit sungai serta memicu pergerakan tanah.

Status siaga darurat berlaku sampai 31 Januari 2027. Selama masa itu, koordinasi dengan satuan tugas pemulihan pascabencana, kementerian, lembaga, dan pihak terkait menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan yang diarahkan pemerintah Aceh.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan berita nasional
• RRI — laporan berita publik nasional
• sumut.idntimes.com