Angelius Soroti Transparansi DBH dan Tunggakan bagi Daerah
Angelius Wake Kako menyebut daerah membutuhkan transparansi perhitungan dan pembayaran DBH. Ia mengatakan banyak DBH dari 2024 belum dibayar pemerintah pusat.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Angelius Wake Kako menyoroti tuntutan transparansi perhitungan dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Angelius mengatakan Komite II DPD RI menerima aspirasi dari sejumlah daerah yang mengaku belum menerima pembayaran DBH dari pemerintah pusat. Menurut dia, daerah membutuhkan keterbukaan mengenai cara penghitungan DBH karena dana tersebut berkaitan dengan hak daerah penghasil sumber daya alam.
Ia menyebut banyak DBH sejak 2024 belum dibayarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi yang membahas pemerataan manfaat sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Transparansi DBH menentukan kepastian bagi daerah
Angelius menilai keterlambatan dan ketidakjelasan pembayaran berdampak langsung pada daerah. Ia mengatakan daerah penghasil merasakan dampak pengelolaan sumber daya alam, tetapi belum memperoleh pembagian yang dianggap adil.
Dalam forum tersebut, Angelius juga menekankan bahwa kekayaan alam tidak hanya berupa tambang, emas, atau sumber daya mineral. Ia mencontohkan savana, ikan, dan durasi sinar matahari di Nusa Tenggara Timur sebagai potensi yang dapat dipandang sebagai kekayaan daerah.
Program Senator Menyapa episode ketiga mengangkat tema “Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud”. Forum itu menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Angelius Wake Kako, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tirta Nugraha Mursitama.
Dalam agenda yang sama, pembahasan mencakup keadilan pembagian manfaat sumber daya alam, transparansi penerimaan negara, dan dampak kegiatan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
DPD RI Bahas Transfer ke Daerah di Jakarta
Forum Senator Menyapa episode II membahas kecukupan, distribusi, penyaluran, dan mutu belanja Transfer ke Daerah. Acara berlangsung di Jakarta pada 12…
Terbaru di Daerah

Berita utama hari ini

Baca juga





