Bima Arya Kritik Lomba Lari Minim Dampak Ekonomi Lokal di Medan
Bima Arya menilai lomba lari daerah belum cukup menggerakkan ekonomi lokal karena rantai penyelenggaraan dan produksinya masih banyak berasal dari luar daerah.
Oleh Asyinta Sastra
· 2 menit baca
Medan — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengkritik penyelenggaraan lomba lari daerah yang ramai peserta tetapi belum memberi daya ungkit bagi ekonomi lokal dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah regional Sumatra di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 12 November 2026.
Bima menyampaikan kritik tersebut saat menjadi pembicara kunci forum yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Laporan mengenai kritik itu diperbarui pada 13 November 2026.
Menurut Bima, sejumlah pemerintah daerah bersemangat menggelar ajang pariwisata olahraga seperti lomba lari, tetapi penyelenggaraannya belum membangun ekosistem usaha setempat. Ia mencontohkan pembawa acara dan penyelenggara dari Jakarta, kaus dicetak di Bandung, serta medali didatangkan dari China.
Bima menilai kegiatan semacam itu perlu melibatkan lebih banyak pelaku usaha daerah agar keramaian peserta juga menghasilkan manfaat ekonomi. Keterlibatan tersebut dapat mencakup penyelenggara, produksi kaus, pembuatan medali, serta rantai usaha lain yang mendukung kegiatan.
Dampak lomba lari perlu diukur dari usaha lokal
Forum regional Sumatra mengusung tema “Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur - Akselerasi Ekonomi Sumatra”. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antarpemimpin daerah.
Bagi pembaca, pernyataan Bima menempatkan pariwisata olahraga bukan hanya sebagai kegiatan yang mendatangkan peserta. Dampaknya juga perlu dilihat dari keterlibatan pelaku usaha lokal dan penggunaan produk daerah. Dengan pendekatan itu, pemerintah daerah dapat menghubungkan acara olahraga dengan penguatan ekosistem ekonomi setempat.
Dalam forum yang sama, pemerintah pusat dan daerah diharapkan merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya dari sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur. Bima juga mendorong pemerintah daerah di Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Daerah
Satgas PRR Izinkan Tiga Provinsi Tetapkan Lagi Status Darurat
Satgas PRR memberi izin kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menetapkan kembali status tanggap darurat jika banj…
Terbaru di Pariwisata

Berita utama hari ini

Baca juga




