DPR Terima Usulan Bahas Polemik Ijazah Gibran di Jakarta

Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyebut sejumlah organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi mengusulkan pembahasan resmi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin, 9 November 2026.

Usulan itu disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di DPR. Dasco mengatakan pimpinan DPR belum membahasnya secara resmi dalam rapat pimpinan melalui musyawarah lintas fraksi. Pembahasan resmi baru dapat berjalan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November 2026.

Di sisi lain, pimpinan DPR masih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Dokumen tersebut diperlukan sebelum DPR menentukan langkah terhadap berbagai aspirasi yang masuk.

Usulan DPR Menunggu Masa Sidang dan Putusan Lengkap MA

Menurut Dasco, pembahasan mengenai polemik tersebut sebelumnya masih berlangsung secara informal karena DPR berada dalam masa reses. Organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR dari lintas fraksi meminta agar aspirasi mereka disampaikan dalam forum resmi yang diatur oleh mekanisme DPR.

Pembukaan masa sidang dijadwalkan pada Selasa, 10 November 2026. Setelah masa sidang berjalan, proses untuk menindaklanjuti usulan dapat dimulai. Namun, keputusan mengenai bentuk pembahasan atau langkah DPR belum disebutkan.

Bagi pembaca Kabar18, perkembangan ini penting karena menyangkut proses kelembagaan DPR dan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden. Arah pembahasan masih bergantung pada forum resmi DPR dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan politik nasional
• news.detik.com