Indonesia Dorong Kerja Sama Global untuk Tata Kelola Laut dan Ekonomi Biru

Sanya — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan tata kelola laut global melalui kerja sama internasional dalam The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance di Sanya, China, pada 6 November 2026.

Mengapa ini penting: Indonesia menyampaikan agenda lima kebijakan ekonomi biru dan posisi mengenai UNCLOS 1982 serta Perjanjian BBNJ kepada hampir 400 peserta dari lebih dari 30 negara dan wilayah.

Dalam forum yang berlangsung hingga 8 November 2026 itu, Trenggono menyampaikan pidato kunci di hadapan hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah, menurut CNBC Indonesia. Peserta forum terdiri atas menteri, pejabat pemerintah, diplomat, akademisi, dan pakar maritim.

Forum tersebut membahas pelaksanaan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, ekonomi biru, serta Perjanjian Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional atau BBNJ. Kementerian Luar Negeri China menyebut forum itu dibuka pada 6 November di Sanya.

Lima kebijakan Indonesia

Trenggono memaparkan lima kebijakan Indonesia dalam agenda ekonomi biru. Kebijakan itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.

Indonesia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut laporan CNBC Indonesia, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian kawasan pesisir.

Trenggono menegaskan UNCLOS 1982 tetap menjadi landasan utama tata kelola laut internasional. Ia juga mendorong kerja sama regional dan global untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, memperkuat konservasi laut, mengembangkan penelitian kelautan, serta membangun ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum yang sama, Indonesia menyatakan dukungan terhadap penerapan Perjanjian BBNJ secara efektif, inklusif, dan berkeadilan. Forum tersebut mempertemukan pejabat, akademisi, dan perwakilan lembaga maritim dari berbagai negara.

Sumber

• Kementerian Luar Negeri China
• CNBC Indonesia
• China Daily
• detikFinance