Jokowi Nyatakan Resmi Bergabung dengan PSI di Bandung
Joko Widodo menyatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 saat menghadiri kegiatan partai di Bandung pada 26 September 2026. Ia menyebut PSI membuat banyak pihak takut.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Bandung — Joko Widodo menyatakan telah resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak 14 Oktober 2025 saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota PSI. Ia menyebut dirinya sudah masuk keluarga besar PSI sejak tanggal tersebut, atau sekitar setahun sebelum menghadiri kegiatan di Bandung.
Jokowi kini disebut sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PSI. Pernyataan mengenai status keanggotaan itu disampaikan di hadapan kader PSI Kota Bandung.
PSI Mulai Diperhitungkan dalam Politik Nasional
Jokowi juga mengatakan banyak pihak merasa takut terhadap PSI, meskipun partai tersebut masih tergolong baru. Ia mempertanyakan alasan pihak-pihak itu khawatir terhadap partai baru dan meminta kader tidak menganggap status tersebut sebagai hambatan.
Menurut Jokowi, PSI perlu tetap berhati-hati dan membangun keyakinan untuk berkembang menjadi partai besar. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian kegiatan PSI di Bandung pada 26 September 2026.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat PSI Ahmad Ali mengatakan Jokowi memiliki hak politik untuk memilih partai setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP). Ia menyebut pembuktian mengenai kekuatan politik PSI akan terlihat pada Pemilu 2029.
Jokowi sebelumnya diberhentikan dari keanggotaan PDIP melalui surat keputusan yang ditetapkan pada 14 Desember 2024. Dalam kegiatan di Bandung, ia menegaskan kembali statusnya sebagai anggota PSI dan memperlihatkan kartu anggotanya.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
Hari Wayang Nasional 2026 Dorong Pelestarian Budaya Indonesia
Hari Wayang Nasional diperingati di Indonesia pada 7 November 2026. Pemerintah menetapkannya melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 sebagai mo…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini

Baca juga





