Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

Tito Minta Pemda Optimalkan Belanja Ekonomi di Jakarta

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat belanja, mempermudah perizinan, memperkuat layanan publik, dan mencegah pungutan liar untuk menggerakkan ekonomi.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tangan seseorang memegang kalkulator di atas meja dengan lembaran dokumen dan catatan.
Ilustrasi: Tangan seseorang memegang kalkulator di atas meja dengan lembaran dokumen dan catatan. · Foto: RDNE Stock project / Pexels

Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran dan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Tito mengatakan capaian ekonomi Indonesia merupakan akumulasi kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, belanja daerah tidak hanya perlu terserap dalam anggaran, tetapi juga harus memberi dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan peredaran uang di masyarakat.

Ia juga meminta kepala daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan perizinan, memperkuat pelayanan publik, serta mencegah praktik pungutan liar yang dapat menghambat investasi.

Peran pemda menentukan dampak ekonomi di daerah

Menurut Tito, investasi dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, perhotelan, serta pariwisata. Pelayanan yang lebih mudah dan terbuka juga diharapkan membuat pelaku usaha lebih nyaman menanamkan modal di daerah.

Dalam forum tersebut, Tito menyoroti adanya daerah yang penerimaannya sudah tinggi, tetapi realisasi belanjanya masih rendah. Ia menyebut pendapatan Maluku Utara telah mencapai 93 persen, sedangkan realisasi belanjanya 62 persen.

Tito turut mendorong pembangunan mal pelayanan publik dengan sistem satu atap untuk memudahkan pengurusan layanan dan perizinan. Lebih dari 300 mal pelayanan publik disebut telah dibangun dengan sistem tersebut.

Forum yang berlangsung pada 20 November 2026 itu membahas pengembangan ekonomi kawasan Nusa Tenggara dan Maluku, termasuk penguatan investasi, pelayanan publik, dan pemanfaatan potensi daerah.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.