Komisi XI Mulai Susun RUU Obligasi Daerah di Jakarta
Komisi XI DPR RI memulai penyusunan naskah akademik RUU Obligasi Daerah pada 20 November 2026. Pembahasan mencakup pembiayaan proyek dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memulai tahapan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah pada 20 November 2026 dan akan melanjutkan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan RUU tersebut diarahkan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah sekaligus membuka alternatif pembiayaan pembangunan. Pembahasan mencakup skema pembiayaan berbasis proyek agar penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi ditopang pendapatan dari proyek yang dibiayai.
Proyek yang disebut dalam skema itu antara lain rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi. Misbakhun juga menyebut rata-rata 65,12 persen APBD daerah bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Data itu dipakai untuk menggambarkan keterbatasan kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri.
RUU Obligasi Daerah Membuka Alternatif Pembiayaan Daerah
Bagi pembaca Kabar18, penyusunan naskah akademik menjadi tahap awal menuju pembahasan regulasi yang dapat memengaruhi pilihan pembiayaan pemerintah daerah. Obligasi daerah berpotensi memberi ruang bagi proyek yang memiliki sumber pendapatan, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan kepastian hukum dan kesiapan fiskal.
Komisi XI menyatakan pembiayaan berbasis proyek diperlukan agar kewajiban pembayaran memiliki kaitan dengan manfaat atau pendapatan proyek. Dengan pendekatan itu, rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi menjadi contoh sektor yang masuk dalam pembahasan.
Tahap berikutnya yang disebut dalam laporan adalah pembahasan bersama para pemangku kepentingan, termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komisi XI juga akan membicarakan cara membuka ruang fiskal agar skema tersebut dapat diterapkan dengan baik. Belum ada keterangan mengenai jadwal penyelesaian RUU.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
Komisi XI DPR Buka Wacana Longgarkan Batas Defisit 3 Persen, Pemerintah Bertahan
Analisis — Ketua Komisi XI DPR mempertanyakan plafon defisit 3 persen PDB dalam revisi UU Keuangan Negara. Pemerintah bertahan, ekonom menawarkan jala…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





