Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

Tito Dorong Integrasi Data Layanan Publik Digital di Jakarta

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong e-government dan integrasi data Dukcapil untuk layanan kesehatan serta pendidikan. Ia juga meminta keamanan infrastruktur dan data diperkuat.

Oleh

· 2 menit baca

Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government dalam kegiatan di Jakarta pada 20 November 2026.

Tito menyampaikan bahwa layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan dapat memanfaatkan data kependudukan yang masuk ke portal layanan publik melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi itu diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan layanan publik berbasis digital.

Ia menekankan bahwa integrasi seluruh sistem pemerintahan harus diikuti kemampuan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Kapasitas penyimpanan data dan keamanan siber perlu diperkuat agar layanan digital dapat berjalan andal.

Dalam kerangka Undang-Undang Satu Data Indonesia, integrasi sistem mencakup pemerintahan pusat dan daerah, termasuk badan usaha milik negara. Tito menyebut data Dukcapil menjadi bahan dasar dalam sistem satu data dan menegaskan perlunya penguatan keamanan data.

Integrasi data menentukan mutu layanan publik digital

Bagi pembaca, kebijakan ini berkaitan langsung dengan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan satu identitas kependudukan berpotensi mengurangi pengisian data berulang, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan perlindungan informasi pribadi.

CNBC Indonesia melaporkan bahwa Tito menyebut data pemerintahan yang telah diintegrasikan perlu ditopang kemampuan menyimpan data dan sistem keamanan siber yang kuat. Dalam laporan yang sama, Tito menyatakan 98% data telah diinput di server Kementerian Dalam Negeri dan sistem tersebut sudah berjalan serta dimanfaatkan pemerintah maupun sektor swasta.

Penguatan keamanan menjadi bagian penting karena layanan digital akan menghubungkan data lintas sektor. Pemerintah daerah perlu memastikan sistem, kapasitas penyimpanan, dan perlindungan data berjalan seiring dengan perluasan layanan publik digital.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.