LPSK Telaah Perlindungan Enam Saksi Perkara Penyadapan

Jakarta — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 10 November 2026 menyatakan enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan telah mengajukan permohonan perlindungan. Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan itu masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026, dengan koordinasi bersama penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menangani perkara.

Penelaahan dilakukan untuk menilai pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. LPSK juga mempertimbangkan tingkat kerentanan saksi dan bentuk perlindungan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan.

Penelaahan menentukan perlindungan saksi

Perkembangan ini penting bagi pembaca karena perlindungan saksi berkaitan langsung dengan keamanan pihak yang memberikan keterangan dalam perkara hukum yang sedang ditangani aparat. Identitas enam saksi tersebut tidak diungkapkan dalam laporan yang tersedia.

Perkara dugaan penyadapan itu melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lain. Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

LPSK menyatakan proses penelaahan masih berjalan dan lembaga tersebut terus memantau perkembangan penanganan perkara. LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.

Sumber

• kumparan.com
• inews.id