KPK Periksa Hercules sebagai Saksi Kasus ATR/BPN di Jakarta
KPK memeriksa Hercules sebagai saksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Pemeriksaan berkaitan dengan uang Rp800 juta yang telah diserahkan kepada penyidik.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Rosario de Marshal alias Hercules hadir memenuhi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 11 November 2026.
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan. KPK menjadwalkan Hercules sebagai saksi dari pihak swasta. Keterangan Hercules dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara secara utuh.
Pemeriksaan itu juga berkaitan dengan uang tunai Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan melalui kuasa hukum Hercules kepada penyidik KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026. Uang tersebut telah disita dan diduga berkaitan dengan perkara pengurusan HGB Summarecon Bogor serta penerimaan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pemeriksaan Hercules memperjelas aliran uang perkara ATR/BPN
Bagi pembaca nasional, pemeriksaan ini menunjukkan perkembangan penyidikan perkara yang menyentuh pengurusan hak atas tanah dan dugaan penerimaan uang. Hercules hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menjelaskan asal-usul uang yang dikembalikannya melalui tim kuasa hukum.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat. KPK menyatakan uang Rp800 juta diserahkan secara kooperatif dan kemudian disita sebagai barang bukti. Pemeriksaan Hercules menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri hubungan uang itu dengan perkara yang sedang ditangani.
Dalam keterangan kepada wartawan, Hercules menyebut akan memberikan penjelasan mengenai persoalan tanah Summarecon, pejabat yang ditangkap, serta uang yang telah dikembalikan kepada KPK. Hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan bagi penyidik dalam melanjutkan pengungkapan perkara.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
MIND ID dan KPK Integrasikan Pelaporan Korupsi di Jakarta
MIND ID dan KPK mengintegrasikan OpenMIND dengan sistem pengaduan dugaan korupsi. Kerja sama berlaku 2026 hingga 2031 dan mencakup penguatan pengawasa…
Paling ramai di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga




