Komdigi Bantah Pemadaman Internet Nasional di Jakarta
Komdigi menyatakan dokumen rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026 palsu. Layanan internet, perbankan, ATM, dan aktivitas digital tetap berjalan normal.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 25 September 2026 menegaskan dokumen tentang rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026 merupakan pemalsuan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan tidak ada kebijakan atau rencana pemadaman seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Komdigi memastikan layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal. Layanan seluler dan jaringan fiber optik juga disebut beroperasi seperti biasa.
Layanan digital tetap menjadi kepentingan publik
Penegasan itu penting bagi masyarakat yang bergantung pada konektivitas untuk komunikasi, transaksi perbankan, layanan publik, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi. Informasi resmi Komdigi membantah klaim mengenai gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional yang disebut dalam dokumen palsu.
Dokumen yang beredar mengatasnamakan kementerian dan memuat pemberitahuan pemadaman selama tiga hari. Komdigi menyatakan dokumen tersebut bukan produk resmi pemerintah. Angga menyebut surat itu sebagai tindakan pemalsuan dan berita bohong.
Komdigi bersama aparat penegak hukum berkoordinasi untuk menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu tersebut. Kementerian juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kegaduhan dapat memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, layanan internet, perbankan, ATM, dan aktivitas digital tetap berlangsung normal selama periode yang disebut dalam dokumen palsu itu.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Entrepreneur
Sebanyak 14.000 KPM Disiapkan Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Usaha
Kementerian UMKM menyiapkan pelatihan dan pendampingan bagi sekitar 14.000 keluarga penerima manfaat yang siap mengembangkan usaha mandiri. Program da…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





