Komdigi Kaji Label Wajib untuk Konten AI di Jakarta
Komdigi mengkaji aturan yang dapat mewajibkan pengembang AI memberi label autentisitas pada konten digital. Pemerintah juga menyiapkan peta jalan AI nasional 2026-2029.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 19 Oktober 2026 menyatakan sedang mengkaji peraturan menteri yang dapat mewajibkan perusahaan pengembang kecerdasan artifisial (AI) memberi label autentisitas pada konten digital hasil AI.
Kebijakan itu diarahkan untuk membantu masyarakat membedakan video, gambar, suara, atau produk media digital hasil AI dari konten autentik serta menelusuri asal-usulnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pengembang AI diharapkan dapat memberikan penanda pada produk digital yang mereka hasilkan.
Komdigi mengaitkan kajian tersebut dengan risiko manipulasi informasi. Perkembangan AI membuat materi sintetis semakin sulit dibedakan dari konten asli, sehingga penandaan dapat menjadi salah satu cara untuk memperjelas asal dan keaslian materi digital.
Pelabelan AI memperkuat perlindungan informasi publik
Bagi pembaca di Indonesia, aturan ini berpotensi memengaruhi cara masyarakat menerima dan menilai informasi digital. Label pada konten hasil AI dapat memberi petunjuk awal ketika publik menemukan video, gambar, suara, atau materi lain yang tampak autentik tetapi dibuat atau diproses menggunakan teknologi AI.
Pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk periode 2026–2029. Penyusunannya melibatkan lebih dari 400 lembaga, komunitas, kementerian, dan unsur industri untuk merumuskan arah pengembangan serta tata kelola AI di Indonesia.
Dokumen pemerintah menyebut peta jalan tersebut dibahas lintas kementerian dan diarahkan menjadi pedoman pengembangan AI yang etis, aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Pembahasan itu mencakup penguatan keterlibatan pemangku kepentingan, inovasi, kapabilitas teknologi dan riset, serta mitigasi risiko pemanfaatan AI.
Sejumlah perusahaan teknologi juga mengembangkan mekanisme autentikasi dan penelusuran asal-usul konten digital melalui metadata. Namun, laporan yang tersedia menyatakan Komdigi masih berada pada tahap kajian peraturan menteri; belum ada rincian mengenai waktu penerbitan atau bentuk akhir kewajiban tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Gaya Hidup
BPOM Percepat Izin Edar Makanan untuk UMKM di Jakarta
BPOM menyatakan AI dan penyederhanaan regulasi memangkas pengurusan izin edar makanan dari hingga 6 bulan menjadi rata-rata kurang dari 1 bulan. Kebij…
Terbaru di Teknologi
Berita utama hari ini
Baca juga
