KPK Dalami Transaksi Aset Muhammad Haniv di Jakarta
KPK mendalami transaksi jual beli aset Muhammad Haniv saat memeriksa mantan Sekretaris Kabinet berinisial DA di Jakarta. Penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang dari pihak swasta.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi jual beli aset mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, saat memeriksa mantan Sekretaris Kabinet berinisial DA sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026) di Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan DA berkaitan dengan transaksi jual beli aset bersama tersangka Haniv. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada Haniv dari pihak swasta dalam perkara gratifikasi di lingkungan DJP.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Haniv dari sejumlah perusahaan dan pihak lain. KPK menduga total penerimaan itu sedikitnya mencapai Rp20,7 miliar. Penelusuran aset dan aliran uang dilakukan untuk memperjelas hubungan transaksi dengan perkara yang sedang disidik.
Penelusuran aset memperluas perkara gratifikasi pajak
Pemeriksaan terhadap mantan pejabat kabinet dan saksi dari pihak swasta menunjukkan penyidik tidak hanya menelusuri dugaan penerimaan uang, tetapi juga transaksi aset yang diduga berkaitan dengan tersangka. KPK sebelumnya memeriksa dua saksi dari pihak swasta untuk menelusuri aset dan aliran uang terkait Haniv.
KPK menduga Haniv menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing pada periode 2013 hingga 2018 dari sejumlah pihak atau perusahaan. Penyidik juga menduga terdapat penerimaan melalui perantara pada periode 2014 hingga 2022 yang ditempatkan dalam instrumen deposito dengan nilai mencapai sekitar Rp10 miliar.
Selain itu, dana yang diduga berasal dari gratifikasi disebut ditukarkan melalui beberapa tempat penukaran valuta asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10 miliar. Pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi menjadi bagian dari penyidikan untuk menelusuri asal-usul dana, pola transaksi, dan pihak yang terkait.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
KPK Periksa Nurkhole dalam Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkhole dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom Widiyantoro. Penyidik mendalami modal politik dan dugaan…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga



