DJP Tegaskan Transfer Pribadi Tak Otomatis Kena PPN

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak otomatis mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transfer dana pribadi dan remitansi di Indonesia pada 9 November 2026.

Penjelasan itu disampaikan setelah muncul informasi bahwa pemerintah akan menerapkan mekanisme pajak digital pada tanggal tersebut. DJP menyatakan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku.

Pemungutan melalui sistem tersebut ditujukan untuk transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak semua transaksi yang melibatkan pihak luar negeri otomatis dikenai PPN.

DJP juga menjelaskan bahwa transaksi yang telah dipungut PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Mekanisme ini berkaitan dengan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri di dalam daerah pabean.

Penjelasan DJP membatasi dampak bagi transaksi pribadi

Bagi pembaca di Indonesia, penegasan tersebut berarti transfer antar-rekening untuk kebutuhan pribadi, kiriman kepada keluarga, dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN. Pengenaan pajak bergantung pada terpenuhinya kriteria transaksi digital luar negeri yang ditetapkan dalam aturan perpajakan.

DJP menyebut pemerintah telah menerapkan SPP-TDLN sejak 25 September 2026. Sementara itu, tanggal 9 November 2026 dikaitkan dengan rencana perluasan pihak yang bertugas memungut dan menyetorkan PPN, bukan pemberlakuan jenis pajak digital baru.

Karena itu, transfer bank, pengiriman uang pribadi, maupun seluruh pembayaran digital tidak dapat dianggap otomatis terkena PPN. Pemungutan hanya diarahkan pada transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN dan belum dipungut melalui mekanisme PMSE.

Sumber

• detik.com — berita ekonomi
• liputan6.com
• nasional.kontan.co.id