DPR dan Pemerintah Sepakati Pemblokiran Sementara dalam RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati pemblokiran aset dalam RUU Perampasan Aset bersifat sementara. Pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah pada 5 November 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Kompleks Parlemen — Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati pemblokiran aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana bersifat sementara pada 5 November 2026. Kesepakatan itu dicapai dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Mengapa ini penting: Jika disahkan, RUU ini akan mengatur pemblokiran sementara aset yang diduga terkait tindak pidana serta mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana.
Pada rapat yang sama, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah kepada Komisi III DPR. Menurut Kumparan, pemerintah mengusulkan penambahan frasa “untuk sementara waktu” dalam definisi pemblokiran.
Rumusan tersebut mencakup tindakan mencegah akses, penggunaan, atau pemindahan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra mengatakan rumusan itu mengacu pada Pasal 1 angka 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ketentuan tersebut juga mencakup harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan produk administratif lain. Pemblokiran dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui penetapan.
Pembahasan Dilanjutkan
Komisi III menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Masa persidangan itu dijadwalkan dibuka pada 10 November 2026, menurut Liputan6.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyebut pembahasan RUU tersebut menjadi prioritas komisi. CNN Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menargetkan pengesahan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026.
Pemerintah mendorong percepatan pembahasan karena RUU itu memuat mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana melalui pendekatan in rem. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menangani aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Pemerintah Ubah Status PPPK Paruh Waktu di Jakarta
Pemerintah dan DPR menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pegawai terkait…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini
Baca juga
