Sumatera Utara Siapkan Larangan Perdagangan dan Penggunaan Vape
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan perda yang melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran vape, pod, serta rokok elektrik. Rancangan ditargetkan selesai akhir November 2026.
Oleh Asyinta Sastra
· 2 menit baca
Medan — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi menyiapkan peraturan daerah yang melarang penggunaan dan perdagangan rokok elektrik, vape, pod, serta produk sejenis di Sumatera Utara, dengan rancangan ditargetkan selesai pada akhir November 2026.
Pernyataan itu disampaikan Bobby dalam kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumatera Utara di Kantor Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Medan, Selasa, 10 November 2026. Rencana tersebut diberitakan pada 11 November 2026.
Setelah disahkan, aturan itu akan berlaku bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Regulasi yang disiapkan pemerintah provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara tersebut juga mengatur pelarangan peredaran rokok elektrik, vape, pod, dan produk sejenis.
Larangan vape berdampak pada penggunaan dan perdagangan
Kebijakan baru itu memperluas larangan yang sebelumnya berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah telah melarang aparatur sipil negara, pegawai non-ASN, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah menggunakan rokok elektrik atau vape melalui Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2026.
Bobby mengatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk menyiapkan skema kredit bagi pedagang vape yang terdampak. Skema tersebut diarahkan untuk membantu mereka beralih ke usaha lain setelah larangan perdagangan dan peredaran diberlakukan.
Rencana peraturan daerah ini berkaitan dengan pembahasan revisi regulasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerintah provinsi menyebut rokok elektrik dan produk turunannya perlu diatur dalam kebijakan yang mencakup penggunaan, penjualan, serta peredaran.
Target penyelesaian pada akhir November 2026 merujuk pada rampungnya rancangan peraturan daerah. Pelarangan bagi masyarakat dan pelaku usaha berlaku setelah regulasi disahkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Lingkungan
Siklon Tropis Murasu Bergerak Menjauhi Indonesia
BMKG menyatakan Siklon Tropis Murasu bergerak ke barat-barat laut menjauhi Indonesia. Sistem ini berkembang dari Bibit Siklon 91B yang terbentuk pada…
Paling ramai di Kesehatan

Berita utama hari ini

Baca juga





