TNI Nyatakan Aset Sengketa di Menteng Tercatat sebagai Barang Milik Negara

Menteng — Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyatakan tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, tercatat sebagai Barang Milik Negara pada 25 September 2026.

Mengapa ini penting: Pembaca perlu mengetahui bahwa TNI dan PT Temasra Jaya memiliki klaim berbeda atas aset di Jalan Teuku Umar Nomor 2, sementara laporan dugaan penyerobotan dan perusakan telah diajukan ke Polisi Militer TNI.

Menurut Nas, aset itu tercatat secara administratif dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara atas nama pemerintah c.q. Departemen Pertahanan atau Mabes TNI. Ia mengatakan TNI berkewajiban mengamankan, mengawasi, dan mengendalikan aset tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah PT Temasra Jaya melaporkan dugaan penyerobotan dan perusakan bangunan kepada Pusat Polisi Militer TNI. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor 065/PST-ASS/IX/2026 dan bertanggal 21 September 2026.

Jakarta Suara Merdeka melaporkan PT Temasra Jaya mengklaim memiliki lahan seluas 2.975 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Gondangdia tertanggal 10 Januari 2022. Klaim tersebut menjadi bagian dari sengketa yang dilaporkan perusahaan.

Dalam laporan itu, PT Temasra Jaya juga mempersoalkan dugaan perubahan fisik pada bangunan yang disebut sebagai bangunan cagar budaya. Suara Merdeka melaporkan aktivitas perubahan fisik tersebut diduga berlangsung sejak awal Februari 2026.

Media Indonesia melaporkan bangunan di Jalan Teuku Umar Nomor 2 terdaftar sebagai objek diduga cagar budaya dengan nomor registrasi 496/ODCB dan berada di Zona Pelestarian Cagar Budaya Menteng berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022.

Perbedaan klaim kepemilikan

TNI menyatakan aset tersebut tercatat sebagai aset negara atas nama pemerintah c.q. Departemen Pertahanan atau Mabes TNI. Di sisi lain, PT Temasra Jaya menyatakan lahan dan bangunan itu merupakan milik perusahaan berdasarkan dokumen yang mereka ajukan.

Laporan terhadap dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut belum menjadi putusan hukum mengenai kepemilikan aset. Pernyataan TNI mengenai pencatatan administratif juga tidak menghapus adanya klaim kepemilikan dari pihak perusahaan dalam sengketa itu.

Sumber

• Republika
• Suara Merdeka Jakarta
• Media Indonesia