Dasco Sebut Sjafrie Koordinasikan Revisi UU Pertahanan di DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkoordinasi dengan DPR terkait rencana revisi UU Pertahanan dan UU TNI. Usulan resmi belum disampaikan.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkoordinasi dengan DPR mengenai rencana revisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI pada 20 November 2026.
Dasco menyebut koordinasi itu dilakukan bersama dirinya sebagai pimpinan DPR yang membawahi Badan Legislasi serta Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sehari sebelumnya.
Menurut Dasco, pembicaraan tersebut juga berkaitan dengan persiapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, ia menegaskan rencana revisi belum menjadi keputusan resmi DPR karena Kementerian Pertahanan belum menyampaikan usulan secara formal.
Rencana revisi masih menunggu mekanisme DPR
Dasco mengatakan pembahasan kelembagaan baru dapat dilakukan setelah usulan resmi diterima. Proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme DPR, termasuk pembahasan melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.
Ia juga menyatakan pertemuan dengan Sjafrie tidak membahas isu politik. Agenda yang dibicarakan hanya koordinasi rencana perubahan Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, serta persiapan Prolegnas.
Bagi pembaca, perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan aturan pertahanan masih berada pada tahap komunikasi awal antara pemerintah dan parlemen. Belum ada keputusan mengenai persetujuan maupun substansi perubahan kedua undang-undang tersebut.
Koordinasi itu berlangsung dalam konteks rencana revisi dua undang-undang yang berkaitan dengan pertahanan dan TNI. Dasco menyampaikan bahwa usulan formal dari Kementerian Pertahanan menjadi tahap yang masih ditunggu sebelum pembahasan kelembagaan dilakukan.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan Dasco mencakup komunikasi dengan DPR, persiapan Prolegnas, serta mekanisme yang perlu dilalui apabila usulan resmi telah diterima. Rencana tersebut belum menjadi keputusan resmi DPR.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
DPR Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Setelah Dibahas 18 Tahun
DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah pembahasan selama 18 tahun. Aturan ini memungkinkan perampasan tanpa putus…
Terbaru di Pertahanan

Berita utama hari ini

Baca juga


