Abdul Mu'ti Tegaskan 4 Komitmen Digitalisasi Pendidikan Usai Polemik Smart Board di SD
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan kembali pernyataan soal SD di NTT yang menerima smart board meski disebut belum berlistrik.
Oleh Mukmin John
· 3 menit baca
Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada 21 September 2026 menjelaskan kembali pernyataannya tentang sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang menerima smart board atau Interactive Flat Panel (IFP) meski disebut belum memiliki listrik.
Mengapa ini penting: Penjelasan ini menunjukkan bahwa distribusi perangkat digital ke sekolah akan disertai dukungan listrik dan internet, yang memengaruhi kesiapan sekolah memanfaatkan teknologi pembelajaran.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Mu'ti menyatakan informasi yang beredar di media sosial mengenai kondisi sekolah tersebut tidak akurat, karena sekolah itu memiliki beberapa ruang kelas lain yang masih berfungsi dan perangkat IFP di kelas lain tetap dapat digunakan, sementara ruang kelas dalam video adalah kelas yang sedang tidak berfungsi.
Mu'ti menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan yang dijalankan pemerintah mencakup beberapa komponen utama. Ia menyebut ada empat komitmen utama dalam program tersebut, yakni pemberian papan interaktif digital atau IFP, pelatihan guru, pemberian laptop, dan penyediaan akses jaringan.
Menurut Mu'ti, akses jaringan yang dimaksud mencakup jaringan internet dan jaringan listrik. Ia menjelaskan bahwa komponen jaringan ini menjadi bagian tambahan dari program digitalisasi agar perangkat yang dikirim ke sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses belajar mengajar.
Mu'ti juga memaparkan skema untuk sekolah yang belum memiliki listrik. Untuk sekolah seperti itu, pemerintah menyiapkan dua pola penyediaan listrik, yaitu pemasangan panel surya dan pembangunan jaringan listrik baru melalui kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara. Skema ini ditujukan agar sekolah penerima perangkat digital tetap dapat mengoperasikan IFP dan perangkat lain meski berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan kabel PLN.
Sebelumnya, Mu'ti menjelaskan bahwa program digitalisasi berjalan beriringan dengan upaya pemenuhan infrastruktur dasar. Pemerintah menargetkan perangkat digital, termasuk smart board dan smart TV, didistribusikan ke seluruh sekolah, baik yang sudah teraliri listrik maupun yang belum, sambil mengupayakan penyediaan listrik dan internet ke sekolah-sekolah di wilayah tertinggal.
Dalam penjelasannya, Mu'ti menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbasis teknologi, termasuk di daerah terpencil dan wilayah yang belum memiliki akses listrik maupun internet. Komitmen itu dijalankan melalui kombinasi program distribusi perangkat belajar digital, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur jaringan.
Mu'ti menambahkan, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan penyedia listrik dan layanan internet, diperlukan agar perangkat yang sudah dikirim ke sekolah tidak menjadi program yang berhenti di tengah jalan karena keterbatasan daya listrik atau akses jaringan.
Pemerintah juga membagi sekolah penerima program digitalisasi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kondisi listrik dan internet. Untuk sekolah yang sudah memiliki listrik namun belum memiliki akses internet, pemerintah menyiapkan dukungan jaringan internet. Sementara untuk sekolah yang belum memiliki listrik dan internet, paket bantuan mencakup perangkat digital, saluran internet, dan dukungan listrik melalui panel surya.
Penjelasan Mu'ti ini dimaksudkan untuk merespons perhatian publik terhadap pemerataan sarana teknologi pendidikan di sekolah, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar.
Sumber
Baca berikutnya
Terbaru di Pendidikan

PJJ 3 Hari di Samarinda Berakhir, Sekolah Kembali Tatap Muka
Pemerintah Kota Samarinda mengakhiri kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diberlakukan 17–19 September 2026 akibat kabut asap karhutla, dan me…
Berita utama hari ini

Baca juga




