Konferensi Republik di Maumere Hasilkan Sembilan Pernyataan Sikap

Maumere — Konferensi Republik yang diselenggarakan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur, pada 30–31 Oktober 2026 menghasilkan sembilan pernyataan sikap dan tujuh komitmen bersama.

Mengapa ini penting: Peserta berkomitmen mengawasi layanan publik, Dana Desa, anggaran daerah, dan dana bencana serta mendorong perlindungan kelompok rentan melalui lembaga masing-masing.

Forum bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” itu digelar IFTK Ledalero bersama jejaring perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Rangkaian kegiatan dimulai di Universitas Nusa Nipa pada 30 Oktober, lalu berlanjut di kampus IFTK Ledalero pada 31 Oktober.

Menurut laporan Floresa, peserta forum terdiri atas akademisi, tokoh agama, aktivis, jurnalis, dan penggerak masyarakat sipil. Pembahasan mencakup demokrasi, ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan, peran Gereja, pekerja migran, dan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.

Sembilan pernyataan sikap

Dalam deklarasi “Republik Diuji di Tanah Ini”, peserta menuntut pemerintah mengukur hasil pembangunan dari kehidupan warga, bukan semata-mata angka pertumbuhan. Mereka juga menyerukan penghentian resentralisasi dan militerisasi urusan sipil serta meminta pembangunan memperhatikan batas ekologis.

Pernyataan lain menyoroti pemenuhan layanan dasar dan perlindungan perempuan serta anak yang inklusif hingga tingkat desa. Peserta juga meminta negara menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk menuntaskan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme hukum.

Dalam bidang pendidikan, forum meminta pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan bermutu dan setara. Kampus, menurut pernyataan tersebut, harus tetap menjadi ruang bebas untuk berpikir dan mengoreksi pemerintah.

Peserta turut menyerukan pembenahan kabinet, kebijakan berbasis bukti, keterbukaan anggaran untuk pemeriksaan publik, serta penghentian sikap mencurigai pihak yang menyampaikan kritik.

Tujuh komitmen bersama

Selain sembilan pernyataan sikap, peserta menyepakati tujuh komitmen. Komitmen itu mencakup penyusunan rapor layanan publik dari desa, paroki, dan kampus; pengawalan anggaran daerah, Dana Desa, serta dana bencana; dan pendampingan korban kekerasan tanpa menyalahkan korban.

Komitmen lainnya adalah menghidupkan musyawarah setara antara pemerintah, masyarakat adat, agama, dan kampus; menjaga lingkungan dengan memadukan ilmu pengetahuan dan pengetahuan ekologis leluhur; menggunakan hak suara secara kritis di bilik suara dan ruang publik; serta menjalankan kejujuran dan keterbukaan di lembaga masing-masing.

Hasil konferensi itu menjadi dasar bagi peserta untuk mengawasi layanan publik, melindungi kelompok rentan, dan merawat demokrasi melalui kerja di lingkungan masing-masing.

Sumber

• Tempo
• Floresa
• Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero