Di samping itu, masih ada pendapatan dari pajak. Untuk pajak seperti PBB, kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lain itu langsung ke pemerintah daerah.
Jika dihitung dari pembagian pendapatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menerima hasil tambang batu bara sebesar kurang lebih Rp 50 Miliar per tahun. Kecil sekali, bahkan tergolong tak berbanding dengan biaya perawatan jalan yang rusak. Apalagi kerugian lain di aspek sosial. Disinilah saya nilai Gubernur tak memiliki konsep keseimbangan dalam membangun Jambi.
Ke depan, Supaya sektor perkebunan, pertanian, tambang dan pariwisata ini saling menunjang dan menguatkan serta berjalan beriringan antara satu dengan lainnya hingga mempunyai ketahanan sebagai pondasi perekonomian Jambi, Gubernur perlu menyusun
Baca Juga: Kemacetan Angkutan Batu Bara Tak Kunjung Usai
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jambi yang akan menjadi ‘blue print” bagaimana menata pembangunan secara fundamental yang komprehensif.
Soal keseimbangan ini, Noviardi Mengatakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan pembangunan yang memberi kepastian dan keberlanjutan yang dirancang secara terpola menyeluruh terencana terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.
Baca Juga: Polda Jambi Hentikan Sementara Angkutan Batubara
Perda ini adalah arahan untuk menyeimbangkan struktur perekonomian Jambi agar jangan di desain untuk terlalu tinggi bergantung pada ekonomi ekstraktif agar menjadi lebih seimbang dengan tiga unsur utama yaitu pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri.
Baca Juga: Nasroel Yasir: Sopir Ugal-ugalan! Dishub, BNN dan Dirlantas Polda Jambi Diminta Lakukan Test Urine
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
-1.jpg?width=336&height=188)
