Kemnaker Tetapkan BSU 2026 untuk Pekerja Berhak

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan ketentuan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan, dengan bantuan Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan dan pembayaran sekaligus Rp900.000 pada November–Desember 2026.

Penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan ketentuan setempat.

Anggota aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak termasuk penerima. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.

BSU disalurkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk memperoleh bantuan tersebut. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

BSU membantu pekerja berupah rendah menghadapi tekanan biaya hidup

Bagi pembaca di berbagai daerah, ketentuan batas upah dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi penentu utama kelayakan. Penyesuaian batas upah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota juga membuat kriteria penerima mengikuti kondisi upah di daerah masing-masing.

Besaran bantuan dihitung dari alokasi Rp300.000 per bulan selama Oktober, November, dan Desember 2026, lalu dibayarkan sekaligus menjadi Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 melalui saluran pembayaran yang ditetapkan pemerintah.

Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran.

Sumber

• Kementerian Ketenagakerjaan — ketentuan resmi BSU 2026
• Kontan — laporan penyaluran dan sasaran BSU 2026
• detik.com
• economy.okezone.com