Dasco Temui Massa Aksi RUU Ketenagakerjaan di DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa aksi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta pada 24 September 2026. DPR menyiapkan pertemuan dengan perwakilan demonstran.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menemui massa aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dasco menyampaikan bahwa perwakilan pimpinan DPR akan menemui perwakilan massa untuk membahas aspirasi mereka. Ia mengatakan koordinasi akan dilakukan dengan wakil ketua DPR yang membidangi ketenagakerjaan.
Aksi tersebut berkaitan dengan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Masih terdapat perbedaan pendapat antara kelompok buruh dan pengusaha mengenai sejumlah substansi rancangan aturan itu.
Aspirasi buruh menjadi bagian pembahasan RUU
DPR menyatakan akan memediasi perbedaan pandangan antara organisasi buruh, federasi pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dasco juga menyebut pembahasan RUU tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah organisasi buruh menyampaikan aspirasi melalui aksi di Jakarta pada Kamis. Massa aksi membawa 11 tuntutan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tuntutan tersebut disampaikan dalam rangka mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Perwakilan pimpinan DPR yang membidangi ketenagakerjaan akan dikoordinasikan untuk menemui perwakilan demonstran. Pertemuan itu akan membahas aspirasi massa aksi dan menjadi tindak lanjut komunikasi DPR dengan kelompok buruh serta pihak pengusaha dalam pembahasan RUU.
Komunikasi antara DPR dan perwakilan buruh dilakukan ketika pembahasan RUU masih berlangsung. DPR menyatakan perbedaan pandangan antara organisasi buruh, federasi pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia akan dimediasi dalam proses tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum
Pemerintah Siapkan Aturan Teknis Reforma Agraria di Jakarta
Pemerintah menyiapkan aturan teknis reforma agraria setelah parlemen mengesahkan ketentuan baru. Aturan itu akan membatasi kepemilikan tanah dan menga…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga





