Aksi Rakyat Bela Indonesia Sampaikan Lima Tuntutan di Jakarta Selatan
Ratusan umat Islam mengikuti Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta Selatan pada 8 November 2026. Massa menyampaikan lima tuntutan, termasuk penyelesaian persoalan hukum terkait aspirasi pemakzulan Gibran.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta Selatan — Ratusan umat Islam menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia (ABRI) di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026. Massa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk desakan penyelesaian persoalan hukum yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut digagas sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Tuntutan yang disampaikan mencakup penguatan persatuan nasional, penegakan hukum terhadap tindakan yang dinilai mengkhianati kepentingan negara, serta penolakan terhadap dominasi oligarki dan penguasaan aset negara oleh pihak asing.
Massa juga menyerukan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen. Tuntutan lain berkaitan dengan penegakan hukum secara konsisten, termasuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Lima tuntutan mengaitkan aspirasi massa dengan isu hukum nasional
Bagi pembaca, aksi ini menunjukkan bagaimana isu penegakan hukum, pengelolaan aset negara, dan posisi wakil presiden disatukan dalam satu agenda politik. Aspirasi pemakzulan Gibran disebut dalam konteks desakan agar persoalan hukum yang menjadi dasarnya diselesaikan.
Rangkaian tuntutan itu disampaikan dalam aksi di lapangan Masjid Agung Al-Azhar. Sumber lain menyebut kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta Selatan pada Minggu, 8 November 2026, dengan agenda yang mencakup persatuan masyarakat, perlawanan terhadap pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, serta penegakan Pasal 33 UUD 1945.
Laporan mengenai aksi tersebut juga menyebut keterlibatan sejumlah tokoh nasional dan pimpinan ormas Islam. Tidak ada keterangan dalam laporan yang digunakan mengenai keputusan pemerintah atau langkah lanjutan setelah penyampaian lima tuntutan tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Daerah
DPRD DIY Tegaskan Penurunan Foto Gibran Bukan Keputusan Lembaga
DPRD DIY pada 7 November 2026 menegaskan penurunan foto Wakil Presiden Gibran saat audiensi Forum Kebangsaan DIY pada 4 November bukan keputusan resmi…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga


