KPK Ungkap Penunjukan Langsung Proyek BNPB di Jakarta
KPK menyebut penggunaan Dana Siap Pakai dalam proyek BNPB memungkinkan penunjukan langsung. Penyidik mendalami pengadaan periode 2024–2026 dan menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam sejumlah proyek Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memungkinkan penunjukan langsung pada Kamis, 12 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mekanisme tersebut digunakan karena sifat pekerjaan yang berkaitan dengan keadaan darurat. Penyidik mendalami proses pengadaan barang dan jasa BNPB, termasuk penunjukan langsung kepada vendor atau pihak swasta yang mengerjakan proyek penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, bencana hidrometeorologi, serta bencana lain yang menggunakan DSP.
Dalam perkara dugaan konflik kepentingan pengadaan BNPB periode 2024–2026, KPK menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. KPK menduga sejumlah vendor pengadaan melalui penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima.
Mengapa pengadaan DSP BNPB penting bagi pembaca
DSP ditujukan untuk membiayai penanganan bencana dan kebutuhan kedaruratan. Karena itu, cara dana tersebut digunakan berkaitan dengan akuntabilitas belanja negara serta kecepatan respons pemerintah di lapangan. Pengungkapan KPK menunjukkan bahwa proses penunjukan langsung dalam proyek kebencanaan tetap menjadi bagian dari pendalaman penegakan hukum.
Penyidik juga menghadirkan sejumlah staf BNPB sebagai saksi untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa. Pemeriksaan itu mencakup pembagian pekerjaan kepada vendor atau pihak swasta yang mengerjakan proyek penanggulangan karhutla, bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya.
KPK menyatakan proyek penanggulangan bencana dilakukan di beberapa lokasi dengan metode penunjukan langsung dari DSP. Bima disebut ikut dalam pengadaan yang dilakukan BNPB dan menjadi tersangka dalam klaster pertama perkara, yakni dugaan konflik kepentingan pengadaan tahun 2024–2026.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Lingkungan
BNPB Catat 171 Titik Api Aktif di Papua Selatan
BNPB melaporkan 171 titik api aktif di Papua Selatan pada 10 November 2026. Secara nasional, 342 titik api tersebar di 10 provinsi dan 398 hektare lah…
Terbaru di Hukum
Baca juga
