Rizal Fadillah Divonis Sembilan Tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta
Rizal Fadillah divonis sembilan tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi. Pengadilan juga menjatuhkan denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp15,7 miliar.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal Fadillah, pada 13 November 2026 dalam perkara suap dan gratifikasi.
Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Selain itu, Rizal diwajibkan membayar uang pengganti Rp15,7 miliar.
Perkara tersebut berkaitan dengan suap dan gratifikasi yang melibatkan Blueray Cargo pada periode 2025-2026. Hakim menyatakan Rizal terbukti bersalah berdasarkan ketentuan pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Vonis memperjelas konsekuensi hukum perkara Bea Cukai
Putusan ini penting bagi pembaca karena menyangkut penegakan hukum terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain pidana badan, putusan memuat denda dan kewajiban pemulihan kerugian melalui pembayaran uang pengganti.
Namun, nilai uang pengganti yang ditetapkan majelis hakim tetap Rp15,7 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayar, harta benda Rizal dapat disita dan dilelang. Jika aset tidak mencukupi, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Hakim juga menetapkan bahwa Rizal terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam perkara tersebut. Laporan yang tersedia menyebut pembacaan putusan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 12 November 2026, sedangkan laporan Tempo bertanggal 13 November 2026 memuat putusan dan vonis yang menjadi fakta baru dalam kelanjutan perkara.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Prabowo Perintahkan Bea Cukai Perketat Pengawasan Pesisir
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Bea Cukai memperketat pengawasan perbatasan dan pesisir untuk mencegah penyelundupan barang ilegal, termasuk nar…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga



