Komnas HAM Terbitkan Enam Rekomendasi Karhutla di Indonesia

Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerbitkan enam rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada 5 November 2026.

Rekomendasi tersebut disusun setelah Komnas HAM memantau dampak karhutla di sejumlah provinsi terdampak. Lembaga itu menilai kebakaran tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia masyarakat.

Rekomendasi pertama meminta pemerintah segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada warga terdampak. Perlindungan itu mencakup pencegahan korban jiwa serta pengurangan risiko jangka panjang terhadap kesehatan, keselamatan, penghidupan, pendidikan, kualitas hidup, air bersih, dan pangan, terutama bagi kelompok rentan.

Rekomendasi kedua mendorong penguatan pencegahan dan mitigasi melalui anggaran, personel, sarana, serta prasarana hingga tingkat kabupaten/kota dan desa. Komnas HAM juga meminta penguatan deteksi dini, patroli rutin, dan dukungan operasional bagi Masyarakat Peduli Api.

Rekomendasi ketiga berfokus pada keselamatan petugas pemadam dan relawan. Pemerintah diminta menyediakan alat pelindung diri sesuai standar, layanan kesehatan, standar keselamatan operasi, serta jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Rekomendasi keempat dan kelima menekankan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas, transparan, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Penanganan diminta mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk penelusuran keterlibatan direksi, pengurus, dan pihak yang memperoleh manfaat dari pembakaran atau kelalaian.

Enam rekomendasi menempatkan karhutla sebagai isu hak dasar

Bagi pembaca di Indonesia, rekomendasi ini memperluas perhatian terhadap karhutla dari isu lingkungan menjadi persoalan perlindungan hak dasar. Asap dan kerusakan ekosistem dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan, pendidikan, penghidupan, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Komnas HAM juga mendorong penerapan sanksi administratif dan gugatan perdata untuk ganti kerugian serta pemulihan lingkungan hidup secara menyeluruh. Langkah tersebut ditujukan kepada pelaku yang terbukti bertanggung jawab, termasuk korporasi yang membakar lahan, membiarkan kebakaran akibat kelalaian, atau tidak menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian di wilayah konsesinya.

Rekomendasi keenam meminta pemulihan pascakarhutla dilakukan secara holistik. Pemulihan itu meliputi fungsi ekosistem, tata air, tutupan vegetasi, sumber penghidupan, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, dengan tetap menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah serta sumber daya alam.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 4 November 2026 yang dikutip dalam laporan menyebut titik api masih terdeteksi di enam provinsi, dengan luas lahan terbakar mencapai 2.835 hektare.

Komnas HAM menyatakan perlindungan hak masyarakat tidak boleh ditunda karena kendala prosedur administratif, keterbatasan anggaran, atau masalah koordinasi. Lembaga tersebut akan terus memantau pelaksanaan tanggung jawab negara dan tindak lanjut penanganan karhutla.

Sumber

• Republika Online — national news organisation reporting Komnas HAM’s six recommendations on forest and land fires
• Suara.com — established Indonesian news organisation reporting the recommendations on strict, transparent enforcement and corporate liability
• Jawawa.id — Indonesian news publication reporting all six recommendations, including protection, law enforcement, environmental recovery and livelihoods