Pemerintah Bentuk Pokja Kasus HAM Berat di Jakarta

Jakarta — Pemerintah pada 9 November 2026 mengumumkan pembentukan kelompok kerja lintas lembaga untuk mencari solusi teknis penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan ditunjuk memimpin kelompok kerja tersebut.

Kelompok kerja itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hakim, serta akademisi. Pemerintah menyatakan pembentukannya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut laporan yang terbit pada hari yang sama, kelompok kerja akan mengurai hambatan prosedural yang membuat penanganan perkara HAM berat masa lalu berulang kali mengalami kebuntuan. Kelompok tersebut tidak diarahkan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan, melainkan merumuskan mekanisme kerja agar kewenangan setiap lembaga dapat dijalankan lebih efektif.

Pokja diarahkan memperlancar penanganan perkara HAM berat

Data yang dikutip sejumlah laporan menyebut 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu telah diproses, tetapi baru empat perkara yang dibawa ke pengadilan. Sebanyak 13 kasus lainnya masih belum menemukan titik terang penyelesaian.

Otto mengatakan kelompok kerja akan mengidentifikasi persoalan yang menghambat penanganan perkara. Salah satu opsi yang dikaji adalah penempatan personel Kejaksaan untuk melakukan supervisi terhadap penyelidikan Komnas HAM, terutama dalam aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat.

Pembentukan kelompok kerja dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta. Laporan yang tersedia menyebut kelompok ini akan merumuskan sinkronisasi penyelidikan dan penyidikan agar berkas perkara tidak terus berulang antara lembaga penegak hukum.

Langkah tersebut menjadi perkembangan baru dalam upaya pemerintah menangani perkara HAM berat masa lalu. Kelanjutan kerja kelompok bergantung pada perumusan mekanisme koordinasi dan solusi teknis yang dapat diterapkan oleh lembaga terkait.

Sumber

• CNN Indonesia — media nasional
• Katadata — media nasional