KPK Siapkan 200 Saksi dalam Sidang Silmy Karim di Jakarta
Jaksa KPK menyiapkan sekitar 200 saksi dalam sidang dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Silmy Karim di Jakarta Pusat.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sekitar 200 saksi untuk sidang pembuktian perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 17 November 2026, dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Jaksa menyatakan keterangan para saksi akan diperkuat surat, dokumen, dan barang bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan perkara. Kesaksian itu ditujukan untuk membuktikan dakwaan terhadap Silmy Karim dan terdakwa lain.
Dalam dakwaan, Silmy Karim disebut melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing dengan total Rp168,9 miliar. Perkara tersebut mencakup pengurusan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, serta proses alih status izin tinggal.
Jaksa juga mendakwa Silmy menerima Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi sebesar Rp33,8 miliar. Angka gratifikasi itu disebut terdiri atas uang Rp2,5 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.
Kesaksian menjadi dasar pembuktian perkara keimigrasian
Perkara ini penting bagi pembaca karena menyangkut dugaan pungutan dalam layanan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing dan melibatkan pejabat tinggi kementerian. Pemeriksaan ratusan saksi akan menguji uraian jaksa mengenai aliran uang, penerbitan dokumen, serta peran masing-masing terdakwa.
Silmy Karim didakwa terkait perbuatan yang disebut berlangsung saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023–2024.
Sidang berikutnya akan mengikuti tahapan pembuktian perkara dan pemeriksaan saksi sebagaimana agenda persidangan yang ditetapkan pengadilan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum
Kasasi Ditolak, Hukuman Lima Tahun Nurhadi Tetap Berlaku
KPK akan mengeksekusi Nurhadi setelah Mahkamah Agung menolak kasasinya. Vonis lima tahun penjara dan kewajiban pembayaran uang pengganti tetap berlaku…
Terbaru di Hukum
Berita utama hari ini

Baca juga




