Sidang Perkara Febrie Adriansyah Bahas Penyerahan Dana Rp60 Miliar
Sidang lanjutan perkara dugaan pencucian uang dengan terdakwa Febrie Adriansyah membahas penyerahan dana Rp60 miliar, aset tanah dan hotel, serta penyitaan uang oleh polisi.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah dan pihak lain pada Senin, 16 November 2026. Jaksa menghadirkan tiga saksi dalam sidang tersebut.
Ketiga saksi itu adalah Direktur PT Budi Agung Sentosa Heri Janto, pemilik PT BAS Group Andy Chandra Tan, dan Komisaris Utama PT Tribhakti Inspektama M. Haris Witjaksono. Mereka memberikan keterangan untuk tiga terdakwa, yakni pengacara Don Ritto, Febrie Adriansyah, dan pengusaha Nurman Herin, menurut laporan Tempo.
Jaksa menggali penyerahan dana Rp60 miliar dari Heri kepada Don Ritto. Heri menyatakan dana itu merupakan investasi kepada PT Kresna Pusaka Energi, perusahaan yang menurut keterangannya dimiliki Don Ritto.
Heri mengatakan investasi tersebut ditujukan untuk mengakuisisi PT Tribhakti Inspektama. Ia menyebut Don Ritto pernah menyampaikan secara lisan bahwa dana Rp60 miliar itu disetorkan untuk membeli 95 persen saham perusahaan tersebut. Heri mengaku tidak mengetahui jumlah saham yang akhirnya dibeli.
Selain dana, PT BAS menyerahkan sertifikat hak guna bangunan tanah di Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp77 miliar kepada Don Ritto pada Januari 2026. PT BAS juga menyerahkan tiga sertifikat Hotel The Nyaman di Kabupaten Badung, Bali, yang disebut bernilai Rp19,9 miliar.
Polisi sebelumnya menyita uang sekitar Rp60 miliar dari restoran d'Clan Signature dan Rp7,2 miliar dari Koin Money Changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menyatakan uang tersebut merupakan hasil kerja sama proyek pembangunan dermaga pelabuhan di Kalimantan Timur, bukan hasil tindak pidana korupsi.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum
Anak Usaha KAI Dituntut Bayar Rp2,41 Miliar dalam Kasus Suap DJKA
Jaksa KPK menuntut PT KA Properti Manajemen membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,41 miliar dalam perkara dugaan suap proyek perlintasan se…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga





